Suarakan Sejumlah Aspirasi Warga, Joseph Dengah Desak Perbaiki Ibu Kota Airmadidi

MINUT, VIRALBERITA.NET — Anggota DPRD Joseph Dengah salurkan sejumlah aspirasi atau keluhan warga yang saat ini jadi persoalan yang dianggap penting dan harus menjadi skala prioritas terkait pembangunan Wilayah Airmadidi sebagai ibu kota Kabupaten Minahasa utara (Minut) yang dianggap belum layak, sehingga perlu ada terobosan pemerintah kabupaten Minut untuk lakukan perbaikan. Hal tersebut disampaikan dalam hearing anggota DPRD lintas komisi serta sekertaris daerah Drs Rivino Dondokambey, Badan keuangan, Dinas sosial dan PMD dan Bapalitbang di kantor DPRD Tumatenden Minut, senin 21 Februari 2022.

Disampai Legislator partai Golongan karya (Golkar) ini, Selama ini tidak ada perhatian dari pemerintah untuk membangun dan menata ibu kota Airmadidi yang terdiri dari 6 kelurahan dan 3 desa untuk menjadi lebih baik. Mirisnya, ada ketimpangan yang besar terkait adanya Dana desa tapi tidak ada dana kelurahan. Sehingga desa lebih cepat bertumbuh dari pada kelurahan.

“Bagaimana kelurahan bisa membangun jika tidak ada dana kelurahan. Kasihan kelurahan, lebih baik dikembalikan desa saja. Terbukti jalan kelurahan ada di ibu kota kabupaten masi banyak hanya tanah saja. Hal ini perlu kami sampaikan kepada pemerintah daerah tolong perhatikan ibu kota,” pungkas Dengah dalam hearing yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Minut Olivia Mantiri.

Disampaikannya, perbandingkan Airmadidi dengan ibu kota kabupaten kota lainnya yang ada di Sulawesi utara (Sulut), mereka jauh lebih maju padahal Minut lebih dulu dimekarkan. “Kami sebagai wakil rakyat jadi bulan-bulanan masyarakat, padahal keluhan ini sudah lama kami sampaikan, jangan tutup mata. Bahkan Angkutan umum semrawut parkir dimana-mana, tidak tertata baik dan diparkir di terminal.Kalau hujan jalan pasti banjir karena dranase yang sudah tidak bisa menampung debet air. Pasar kumuh dan tidak ada income bagi daerah. Kita tidak ada pemasukan dari pasar,” pungkasnya.

Dengah juga meminta agar jalan Airmadidi harus diperlebar. Menurutnya, yang lalu sudah perna ada pembicaraan dengan balai jalan Nasional tapi belum ada realisasi. Untuk itu dia mempertanyakan bagaimana koordinasi pemkab Minut dengan Balai jalan Nasional.

“Minut tidak perna ada usulan pembangunan dari Kementrian. Jika kita intens minta usulan pasti ada perhatian, sehingga jalan menjadi bagus dan aman. Kalau Airmadidi kota, tapi masi banyak jalan tanah. apa kita tidak malu?
Belum juga PDAM, masi banyak warga yang harus beli air bersih. Sambungan air jika diputar hanya angin yang keluar,” tutur mantan lurah Airmadidi atas ini.

Selain itu, Dengah sorot penghasilan tetap (Siltap) perangkat kelurahan 3 bulan belum dibayar. Dengah juga meminta pemerintah memikirkan keseimbangan siltap karena terjadi ketimpangan antara RT dan RW. Tunjangan RW 1,5 juta dan RT 750ribu padahal paling banyak kerja RT.

“THL sudah 3 bulan tidak terima gaji. berarti ba utang trus. Serta dana duka tahun 2021 yang belum juga dibayarkan. Ini dampak juga kepada pemimpin. padahal kerja dari bawah yang tidak benar,” lanjutnya.

Bantuan bibit pertanian kepada masyarakat juga disampaikan Dengah karena banyak warga petani yang tidak tersentuh bantuan, juga bantuan bibit perikanan dan kelautan.

“Di ibu kota Airmadidi tapi tidak ada sarana olah raganya. Katanya Minut hebat tapi Airmadidi tidak hebat. Saya sampaikan ini karena torang mau Minut jadi bagus,” lanjutnya.

Disampaikan Dengah, agar SKPD harus mampu menyeimbangi gerakan Bupati Joune Ganda dan Wakil bupati Kevin Wiliam Lotulung, jangan lagi memakai pola lama. ” Imbangi Bupati, jangan Bupati lari kecepatan 100, SKPD kecepatan 10. Stop pola lama. Harus ada perubahan karena pekerjaan ini setiap hari dilakukan, kenapa harus ada kesalahan,” katanya.

Aspirasi dari Anggota DPRD Minut Joseph Dengah dapat dukungan penuh dari anggota DPRD 3 komisi dan pimpinan dewan.

Ketua komisi I DPRD Minut Edwin Nelwan mengatakan, kondisi kabupaten terlihat dari majunya ibu kota. Saat ini, sangat miris kalau melihat ibu kota, baik hujan maupun panas. apalagi terkait banjir yang menjadi tranding topik dimedsos. Hal tersebut menggelitik kita semua pemerintah maupun DPRD.

“Kita harus melihat bagaimana bisa disikapi. Kami harap Bupati harus care.
Selokan tidak bertumpu pada jalan besar, sayap jalan rusak, paving amburadul. Terkait transportasi untuk aktifkan trayek. Dinas perhubungan harus benar-benar pahami fungsinya, bukan hanya melihat provit tapi juga fungsi sosial. Bangunan terminal Tatelu tidak dimanfaatkan. Ada trayek-trayek yang terisolasi sehingga mempengaruhi stabilitas transportasi masyarakat karena kendaraan umum tidak lagi sampai diwilayah yang sebenarnya. Masyarakat harus menggunakan ojek ke rumahnya sehingga biaya untuk transport menjadi besar, ini harus ada peran kadishub,” ujar ketua DPD II Golkar Minut ini.

Nelwan menyoroti pasar gagal dan meminta aktifkan semua pasar di Minut agar semua tidak terpusat dipasar Airmadidi.

“Pemangkasan pohon-pohon besar di jalan itu penting untuk keselamatan dan memilih species tanaman yang cocok untuk ditanam di tepi jalan. Saya usulkan, perubahan wajah Airmadidi terutama soal kerapian. Kantor Camat Airmadidi harus direhap karena mempengaruhi wajah kota, ini skala prioritas tapi banyak dana dipangkas. Sangat disayangkan kondisi keuangan dalam keadaan susah, kok ada dana hibah. Ini worning, pemerintah harus peka, Wajah Airmadidi tahun ini harus ada perubahan,” ucapnya.

Ditekankannya, agar TAPD harus kerja sesuai tupoksi. Kebijakan anggaran bukan Badan keuangan yang tentukan. Semua kegiatan dicocokkan anggaran, jangan badan anggaran diatur badan keuangan. Imbasnya yang rusak nama bupati.

“Harus ada dana yang disiapkan untuk pembangunan Kecamatan Airmadidi. Icon-icon kabupaten harus dibangun semoga TAPD menyikapi hal ini,” tegasnya.

Pada kesempatan ini juga, Anggota DPRD Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)Hj Sarhan Antili juga seirama turut mendukung pembangunan Ibu kota Minut ini. “Kondisi ril dilapangan kita sangat tahu. kondisi desa, dana DID, rencana dana PEN batal karena penilaian tidak wajar. Saya nilai Airmadidi dapat kesialan dan tidak mendapat perubahan. Padahal Bupati so dua orang Airmadidi. Semoga dalam kepemimpinan ini ada anggaran,” kata Ketua PKB Minut ini yang telah 4 periode jabat Anggota DPRD Minut.

Sementara, Anggota DPRD fraksi Nasdem Fendy Moha menyampaikan UMKM diseputaran Airmadidi harus ditata, agar tidak sembarangan berjualan supaya tidak menimbulkan kemacetan. Juga jangan sembarangan tempat menjual daging babi.

” Untuk pohon yang menyumbat saluran air agar segera ditindak lanjuti karena saat ini musim hujan,” desak Moha.

Ketua komisi II DPRD Minut Jimmy Mekel mengikatkan soal lampu jalan di ibu kota Kabupaten yang sudah banyak yang mati dan meminta pohon cabang yang rapuh dan menyumbat jalan untuk segera ditangani.

Selain itu Legislator partai Demokrat Arnol Lamuni juga menaruh keprihatinan kondisi ibu kota Airmadidi. ” Ini tugas kita. Kalau boleh kondisikan dana untuk membangun Airmadidi dan jangan sampe juga ada pergeseran. Ini skala prioritas untuk kemajuan Minut. Juga dana kelurahan, mohon dipikirkan. Saya harap kedepan bisa dikondisikan,” kata Lamuni.

Pada kesempatan ini juga,Ketua DPRD Minut Denny Lolong juga meminta perhatian pemerintah terkait jalan arah matungkas dekat zeropoint yang sudah retak, rawan putus apalagi kondisi musim hujan dan jalan dekat jembatan paniki yang sering banjir.

“Kami sebagai dewan pengawas suarakan bukan hanya ibu kota Airmadidi tetapi ada sejumlah titik yang perlu ada perbaikan. Salah satunya didekat zeropoint arah ke Matungkas jalan sudah retak dan rawan putus apalagi kondisi hujan saat ini ada banyak tumpukan air yang mengalir disitu,” ucap Delon panggilan akrab ketua DPC PDIP Minut ini.

Menjawab aspirasi dari para wakil rakyat, Sekertaris daerah Rivino Dondikambey mengatakan semua aspirasi akan disampaikan kepada Bupati dan Wakil bupati Minahasa utara. Untuk dana kelurahan sudah terjadwal di Kecamatan.

” Terkait banjir di Airmadidi kami langsung turun dilapangan bersama BPBD, ditemukan ada 2 pohon tersumbat didepan bank BNI. Kami akan koordinasi dengan lingkungan hidup,” ucap Dondokambey.

Menurut Rivino penanganan banjir tersebut perlu adanya SK Bupati darurat. Akan dilapor ke Bupati dan dikoordinasikan dengan PU. Terkait dana duka yang belum terbayar karena saat ini digeser ke dinas sosial. Soal bibit jagung, diakuinua sangat kurang.

Menurut plt Kaban keuangan Carla Sigarlaki mengatakan, memang ada keterlambatan pembayaran gaji karena ada pergeseran penyesuaian SIPD karena kesalahan teknis administrasi penginputan dari 5 SKPD dan adanya proses administrasi SK bendahara bidang-bidang di Setdakab wajib karena pergantian jabatan sekertaris daerah.

” Semua sudah dalam proses sampai ke provinsi. Jika proses selesai, kemungkinan besok bisa dibayarkan,” kata Sigarlaki.

Turut hadir dalam rapat dengar pendapat ini, Anggota DPRD Stendy Rondonuwu, Paulus Sundalangi, Meydi Kumase, Sekwan Jossy Kawengian, Kadis Sosial PMD Drs Alpret Pusungulaa, Kepala Bapelitbang Didi Arnolus Wolajan, Kabag Kesra Herman Mengko, Kabid pemerintahan Ronni Manajang.

(Deibby Malongkade)