Berita Terkini

Perkuat Sistem Pemenuhan Hak Anak Wujud KLA, Pemkab Minut Gelar Konsultasi di Kementrian PPA

MINUT, VIRALBERITA.NET — Dalam rangka memperkuat sistem pemenuhan hak anak sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA), Pemerintah Kabupaten Minahasa utara melakukan konsultasi dan evaluasi di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) yang telah dijadwalkan, Jakarta 10 Januari 2023.

Tim gugus tugas Kabupaten Minahasa utara (Minut) Kepala dinas PPA Minut Hanny Tambani, Kepala Dinas Kesehatan Minut dr Stella Safitri dan Staff khusus Bidang pemerintahan Jouvita Supit diterima oleh Asdep Pemenuhan Hak Anak atas Pengasuhan dan Lingkungan (PHAPL) Kementerian PPA Rohika Kurniadi Sari.

Kepala dinas PPA Minut Hanny Tambani menyampaikan, kegiatan konsultasi ini merupakan perintah Bupati Minahasa utara Joune JE Ganda, SE. MAP. MSi sebagai ketua gugus tugas Kabupaten Layak Anak untuk memenuhi perencanaan target program Minut sebagai Kabupaten Layak Anak ditahun 2023 ini yang harus didukung penuh oleh semua OPD.

“Penilaian KLA setiap tahun. Pada tahun 2021 Minut dapat penilaian KLA kategori pratama. Tiap tahun ada penilaian dan tahun 2023 juga ada penilaian Kabupaten Sehat. Tahun 2021 penilaian 2022, 2022 dinilai 2023,” ucap Tambani.

Dikatakannya, sesuai hasil konsultasi, kelembagaan harus tersistem, Pemenuhan haka anak perencanaan harus kuat. Bappeda tiap tahun harus ada penganggaran untuk gugus tugas. Laporannya harus tersistem.

Dari keterangan Tambani, Ada 24 indikator yang harus terkoordinasi oleh Bappeda. Bukti dukungan semua OPD dalam KLA. Tahun berjalan yang ditagging harus dimonitoring melekat fungsi gugus tugas. Inspektorat pengawasan dalam tagging oleh BAPPEDA melalui telaahan dan reviu. Masukkan dalam perjanjian kinerja, harus masuk dalam target kinerja KLA dalam dokumen perencanaan.

Lanjutnya, Forum lain dan kelembagaan lain harus diperkuat terutama media. Harus ada Mou dengan seluruh media dalam perlindungan anak dan bukti publikasi sebagai percepatan 24 indikator.

Untuk Kesbangpol, forumnya terintegrasi seperti Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) dipublikasikan. Tugas dan Fungsi (Tusi) di klaster harus jalan. Bukti dukungan setiap klaster. Pemanfaatan KIA misalnya; di toko buku ada discount tempat bermain. Serta Informasi layak anak direkap ( ruang baca, perpustakaan) PISA. Selain itu, data perceraian usia anak, Data perkawinan usia anak, Data praktek perkawinan tidak tercatat.

“Upaya pencegahan harus dilakukan mulai dari Pemerintah desa pencegahan perkawinan anak. Puspaga berfungsi aktif. Edukasi keluarga, kontribusi terhadap layanan anak. Konselor bergabung dengan forum puspaga nasional. Puspaga terstandar. Dan layanan harus sampai di RT, “paparnya.

Lebih lanjut, anak yang diasuh oleh kerabat, ortu asuh, dan apakah lembaga tersebut terstandar. TPA ramah Anak. PAUD HI gugus tugas PAUD HI. Ruang bermain ramah anak, RTH semua harus terstandar. Puskesmas ramah anak. Mampu tata laksana penanganan anak korban kekerasan. Satuan pendidikan ramah anak. Anak hamil yang dikawinkan dan dikeluarkan dr sekolah. Pusat kreativitas anak, sanggar dll tempat kegiatan desa, sekolah maupun yang dibangun oleh masyarakat (Kolintang anak).

Selain itu, sebagai perlindungan khusus, aktifnya Puspaga, Pelatihan konselor dan setiap pelatihan di OPD ada materi KHA. Juga KPSDM harus buat pelatihan KHA.

Penulis : Deibby Malongkade

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button