SULUT – Rapat Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Selasa (11/7/2023) di kantor DPRD Sulut.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Julius Jems Tuuk menjadi perhatian masalah aset Pemerintah Provinsi. Menurut Jems Tuuk, masalah aset pemerintah provinsi sudah lama tidak terselesaikan.
“Delapan tahun saya jadi anggota DPRD, selama itu pula permasalahan aset di Sulut tidak terselesaikan,” kata Jems Tuuk .
Dia merujuk tanah perangkat daerah dari 237 masih terdapat 51 bidang tanah yang belum bersertifikat, tanah sekolah dari 210 masih 12 belum bersertifikat.
Sementara untuk kendaraan bermotor roda dua dan empat dari 1334 masih 636 yang belum diketahui prosesnya seperti apa.
“Saya mau minta komitmen dan penegasan apakah bisa terselesaikan pada tahun ini atau tidak?” tanya Jems Tuuk.
Kepala Inspektorat Sulut Meiki Onibala mengungkapkan bahwa, dalam rangka penyelesaian permasalahan aset telah mendapatkan arahan BPK RI untuk diselesaikan.
“Saya yakin ini bisa selesai tahun 2023 atau paling lambat tahun depan dan kami terus berupaya,” terang Onibala. (*/Olvie)
