Lautan Manusia Hadir di Reses Sukardi Mokoginta, Warga Keluhkan Politisasi Bansos Oleh Hukum Tua, Masyarakat Sebut Ambil Bantuan Musti Pilih Partai Warna Merah

Tampak Anggota DPRD Hi. Sukardi Mokoginta saat menjawab pertanyaan masyarakat saat Reses.

Mitra, viralberita.net-Lautan manusia di Reses ke lll Tahun 2023 Anggota DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) Daerah Pemilihan (Dapil) ll Hi. Sukardi Mokoginta yang digelar di Desa Belang, Kecamatan Belang Jumat (15/12/2023).

Terpantau, ratusan masyarakat yang hadir itu tak diberi undangan Reses. Namun bentuk kesadaran konstituen hadir dalam reses itu, untuk menagi aspirasi yang belum dipenuhi atau direalisasikan.

Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Camat Belang Munira Bin Ali. Dalam sambutannya Ia meminta ratusan warga yang hadir untuk menyampaikan aspirasi.

“Reses ini kita bisa berikan usulan-usulan dari masyarakat, agar dapat direalisasikan oleh Pak Dewan. Nantinya juga dalam kegiatan ini, akan ditampung juga aspirasi-aspirasi dari masyarakat, yang akan diakomodir lewat Pokok Pikiran Dewan (Pokir),” ujar Camat.

Diakuinya, hasil aspirasi masyarakat lewat reses sebelumnya telah diakomodir oleh anggota DPRD Dapil ll Sukardi Mokoginta.

“Hasil reses sudah mulai terlihat di Kecamatan Belang, yang merupakan hasil perjuangan dari para dewan Mitra khususnya Dapil ll. Termasuk juga perjuangan dari Pak Dewan Sukardi Mokoginta,” akui Munira.

Sementara itu, Anggota DPRD Sukardi Mokoginta mengawali sambutannya dengan mengucapkan terimakasih kepada konstituen yang hadir. Karena kata Ia kegiatan tersebut telah dianggarkan.

“Saya mengucapkan terimakasih atas kedatangan bapak dan ibu pada kegiatan Reses di akhir tahun 2023 ini. Semua anggaran itu dari rakyat untuk rakyat,” ucapnya

Potu sapaan akrabnya itu, menyebutkan bahwa setiap reses para anggota dewan itu masyarakat wajib datang.

“Bapak dan ibu wajib datang untuk memberikan aspirasi, agar kami semua para dewan bisa menampung aspirasi itu untuk diperjuangkan,” pintarnya.

Meski demikian, Ia meminta kepada warga masyarakat yang hadir memanfaatkan momentum reses itu untuk mengkomplain hal-hal yang belum terealisasi.

“Usulan atau komplain kepada kami para dewan, akan kami dengarkan. Kami sebagai wakil rakyat sudah disumpah, untuk melaksanakan tugas dari bapak dan ibu yang berikan kepada kami dalam bentuk aspirasi,” tukasnya.

“Mari kita jaga politik saat ini dengan kebersamaan serta tetap menjaga kerukunan yang saat ini sudah terjalin. Berbeda pilihan itu biasa, tapi kebersamaan harus tetap dijag,” ajaknya.

Menarik dalam reses itu banjir pertanyaan. Namun pertanyaan yang dilontarkan oleh masyarakat Desa Belang Hj. Entoma. Ia menegaskan bahwa masyarakat perlu mengetahui segala bantuan dari pemerintah ke masyarakat. Karena menurutnya bantuan yang disalurkan tidak tepat sasaran.

“Yang saya mau menanyakan bantuan tersebut uang dari mana, dinilai bantuan yang diberikan itu tidak tepat sasaran. Banyak dari masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan itu, sementara mereka itu layak mendapatkan,” bebernya.

Selain itu Ia menyeroti tupoksi anggota DPRD. Ia berpendapat bahwa anggota DPRD itu hanya melakukan pengawasan saja tak ada yang lain lagi.

Yang menarik lagi pertanyaan warga Desa Borgo
Sunandar Manoso. Pertama Ia mempertanyakan dana BLT yang telah dikeberi oleh hukum tua di desa tersebut. Ia menegaskan penerima BLT di desanya berjumlah 22 orang, namun pada penyaluran baru-baru ini hanya diterima 12 orang. Sementara 10 orang tak lagi diberikan tanpa alasan jelas.

Kedua, dikatannya ada informasi bahwa jika tidak memilih Partai Merah tidak akan mendapatkan bantuan seperti BLT dan PKH.

“Itu merupakan ancaman bagi masyarakat, biarlah masyarakat memilih yang lain. akan tetapi jangan pergunakkan hal itu untuk mengintimidasi dan mengeploitasi hak masyarakat,” timpalannya.

Hal itu langsung dijawab Anggota DPRD Sukardi Mokoginta. Anggota Komisi ll itu langsung menjelaskan, bahwa fungsi dari DPRD ada 3.

“Pertama pembuat peraturan daerah (legislasi), kedua (budgeting) aggaran pemerintah dan ketiga adalah pengawasan (kontroling), itulah merupakan fungsi dari anggota dewan sudah jelas,” jelasnya.

“Kemudian terkait bantuan PKH dan BLT. Bantuan PKH dan BLT sudah dianggarkan lewat dana desa dan APBN, semua anggaran yang ada merupakan uang dari Rakyat, maka uang itu dari rakyat untuk rakyat,” jawabnya.

Untuk pertanyaan kedua, Ia meminta agar masyarakat tidak berprasangka buruk terhadap pemerintah. Jika ada keluhan langsung dilaporkan, jangan ditahan didalam hati.

“Semua bantuan dari dinas sosial tidak ada yang diganti. Semua para hukum tua sudah sesuai prosedur dan transparan dalam memberikan bantuan itu, jikalau ada hukum tua yang melakukan pelanggaran, segera dilaporkan ke kami,” tegasnya lagi.

Sementara pertanyaan warga desa Borgo langsung ditanggapi Camat Munira.

“Berdasarkan informasi ini, akan kami tindaklanjuti. Untuk itu kami akan memanggil hukum tua Desa Borgo dan akan meninjau langsung masalah ini. Karena selama ini hukum tua menyampaikan kepada kami, sudah memberikan BLT kepada masyarakat secara transparan atau sesuai aturan,” jawabnya.

“Terimakasih kepada masyarakat yang sudah menginformasikan terkait hal itu. Sangat diperlukan informasi-informasi seperti ini, untuk menindak oknum-oknum yang dinilai sudah menyalahgunakan jabatannya untuk mendukung salah satu Parpol,” tuturnya. (xxx)