SULUT – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama Dinas Pendidikan Daerah Terkait Evaluasi Program Kegiatan Tahun 2024, Senin (1/7/2024).
Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi IV Vonny Paat, turut hadir Anggota Careig Naichel Runtu (CNR), Rhesa Waworuntu, Sjenny Kalangi, Ismail Dahab, Norry Supit, dan Agustin Kambey.
Ketua Komisi IV DPRD Sulut Vonny Paat memberikan apresiasi atas kinerja Dinas Pendidikan Daerah Sulut.
“RDP ini membantu kami juga anggota DPRD dapat memahami bagaimana sistem penerimaan siswa baru. Kinerja dari Dinas Pendidikan sangat baik dan lebih ditingkatkan lagi demi kemajuan anak didik kita,” ujar Paat
Dalam RDP ini, berbagai masukkan, pertanyaan dan pendapat para anggota Komisi IV mempertanyakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) hingga sistem zonasi.
Anggota Komisi IV Ismail Dahap mengungkapkan, pihaknya mendapatkan keluhan ada siswa yang masuk zonasi tapi tidak diterima di sekolah terdekat.
“Sementara ada pendaftar lain yang rumahnya lebih jauh dari sekolah, justru diterima. Kami mensinyalir bisa saja ada praktik titik menitip,” kata Dahap.
Sedangkan, Anggota Komisi IV Rheza Waworuntu menyoal sistem zonasi. “Bagaimana bisa ada anak-anak di sekitar sekolah yang tidak lulus di sekolah terdekat,” ucap Reza.
Hal ini ditanggapi dan dijelaskan secara jelas dan rinci oleh Kepala Dinas Pendidikan Daerah Sulut Dr Femmy Suluh M.Si.
Femmy Suluh menjelaskan, Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sudah tersistem secara online.
“Dari banyak keluhan, rata-rata ada yang memang gagal syarat. Seperti, misalnya, ada yang KK-nya tidak sinkron. Tinggal memang dekat sekolah tapi ternyata dokumen kependudukannya tidak sesuai,” jelasnya.
Selain itu, kata Femmy Suluh, PPDB online terbagi dalam beberapa jalur. Khusus SMA, zonasi (50 persen), prestasi (30 persen), afirmasi (15 persen) dan pindah orangtua, (5 persen). Sementara untuk SMK, jalur prestasi (75 persen), zonasi (10 persen), afirmasi (10 persen) dan sisanya pindah orangtua.
“Untuk zonasi, terintegrasi dengan Google Maps dan data kependudukan. Untuk afirmasi khusus bagi siswa kurang mampu dan terdaftar di DTKS,” jelasnya.
Femmy meminta kerja sama para pihak terkait agar sama-sama mengawasi proses penerimaan siswa baru.“Kami juga bekerja sama dengan Tim Cyber Polda Sulut. Proses ini juga kan diawasi KPK,” ungkapnya.
(*/olvie)
