Sejumlah Kontraktor Listrik Mitra PLN Nusa Daya Mengadu ke Komisi III DPRD Sulut
SULUT – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) bersama Vendor kelistrikan dan PT Nusa Daya, PLN UID Suluttenggo, Selasa (16/7/2024) di ruang rapat komisi III.
RDP ini dipimpin Ketua Komisi III, Berty Kapojos didampingi Stella Runtuwene, Amir Liputo, Arthur Kotambunan, Boy Tumiwa, Tonao Jangkobus dan Ayub Ali Albugis.
Sejumlah kontraktor listrik mitra PLN Nusa Daya mengadu ke Komisi III DPRD Sulawesi Utara. Mereka merasa dirugikan atas keputusan PLN Nusa Daya yang tak kunjung memperpanjang kontrak kerja mereka sebagai penyedia jasa.
PT Pelangi Sulut Ferdinand Mangumbahang mengungkapkan, sesuai kesepakatan hasil rekomendasi DPRD Sulawesi Utara tahun lalu, ada tiga vendor berhak ikut dalam pekerjaan di PLN UP3 Tahuna, PLN UP3 Manado dan PLN UP3 Luwuk.
“Kami sudah memasukkan penawaran sejak September tahun lalu. Sudah sempat buka sampul untuk PLTM dan PLTS. Seiring waktu, sambil menunggu perubahan BOQ, diamandemen, katanya sampai Maret, beberapa kali amandemen sampai Juni, tak juga kontrak,” ujar Mangumbahang .
Pihaknya heran, pada Bulan Juni saat akan digelar aanwijzing, pihaknya diberi tahu tenggat kontrak berubah.
“Pekerjaan hanya enam bulan bukan lagi sesuai RKS (Rencana Kerja dan Syarat) selama lima tahun. Nusa Daya membuat ToR, padahal ToR tidak bisa merubah RKS,” kata Ferdinand.
“Kami keberatan, waktu pekerjaan tinggal enam bulan padahal sesuai RKS kontrak multiyears lima tahun,” jelasnya.
Sementara, Hendro Kawatak dari PT Pentagon Terang Asli menambahkan, akibat ketidak-jelasan kontrak, nasib ratusan karyawan yang mereka pekerjakan terkatung-katung.
“Kami bingung, selain dirugikan karena belum ada pekerjaan, kebijakan kontrak berpengaruh pada manajemen karyawan kami,” katanya.
Endo, sapaannya, bilang, apa yang dilakukan Nusa Daya yang dulunya bernama PLN Tarakan tak lain dari praktik monopoli.
Secara perlahan, sebagian besar pekerjaan yang dulunya dikerjakan vendor lokal, diserahkan ke anak-anak dan cucu perusahaan PLN.
“Padahal, Presiden Jokowi dan Menteri BUMN, Erik Thohir selalu bilang, wajib melakukan pemberdayaan pelaku usaha lokal. Ini jadi sebaliknya,” kata Endo.
Daniel dari PT Darmabakti yang selama ini mengerjakan kontrak di Luwuk daratan, Sulteng keberatan, kontrak mereka hanya diperpanjang enam bulan hingga 30 Juni 2024.
“Kami memang dijanjikan pekerjaan B2B (Business to Business) tapi kan proses peralihannya tidak mudah. Bagaimana bisa hanya dalam hitungan hari,” kata Daniel.
Secara umum, Daniel setuju jika memang ada pengalihan. Namun pihaknya meminta Nusa Daya mempertahankan 98 orang karyawan yang ada. “Idealnya jika memang ada proses terminasi, 90 hari,” katanya. (*/Olvie)
