MINUT, VIRALBERITA.NET — Badan Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (BAKKIN) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mendatangi kantor Balai Pembangunan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara (Sulut) mendesak BPJN Sulut agar segera melakukan pembuatan Drainase jalan yang terletak didepan terminal Airmadidi yang selalu dikeluhkan masyarakat karena saat hujan selalu terjadi banjir.
Persoalan yang tak kunjung selesai dihadapi rakyat kompleks pasar Airmadidi belum juga mendapat perhatian pemerintah pusat maupun daerah yang telah berjanji untuk melakukan pembuatan Drainase.
Ketua BAKKIN Sulut Calvin Limpek menyambangi kantor Balai Pembangunan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara (Sulut). Disampaikan Limpek, saat ini sering menjadi permasalahan oleh masyarakat khususnya pengguna pasar, maupun penduduk setempat adalah banjir yang terjadi setiap turun hujan karena tidak adanya Drainase. Seluruh air dari Airmadidi atas mengalir semuanya ke jalan menuju pasar Airmadidi sampai masuk rumah-rumah penduduk, sekolah, koramil dan Puskesmas.
“Musibah yang selalu terjadi di pasar Airmadidi itu selalu menjadi pertanyaan Siapa yang bertanggung jawab? Saya tegaskan lagi bahwa salah satu terjadinya banjir itu karena tidak adanya drainase di Jalan utama yang merupakan tanggung jawab dari BPJN Sulawesi Utara. Oleh sebab itu saya Desak agar supaya tanggung jawab itu diberikan kepada pemilik penanggung jawab jangan ditolak ke sana ditolak ke sini. Ada yang mengatakan tanggung jawab Pemerintah Minut, itu kewenangan BPJN Sulut. Mereka harus bertanggung jawab untuk mengerjakan itu agar supaya meminimalisir banjir, “ucap Limpek.
Dikatakannya, kalau ini tidak dibuat sampai kapanpun banjir akan tetap terjadi dan pasti selalu yang menjadi korban dari banjir ini Pemerintah Kabupaten Minut dan masyarakat, sedangkan ini tanggung jawabnya BPJN.
” Saya datangi BPJN mendesak agar supaya mereka segera membuat drainase dan kepala balainya sudah menyatakan akan membuat drainase di wilayah Airmadidi karena sering dikeluhkan bertahun-tahun. Ada saja yang menyudutkan pemerintah Minut padahal upaya pemerintah Minut itu sudah cukup untuk terus koordinasi dengan BPJN tapi butuh tanggung jawab BPJN untuk menyelesaikan ini. Agar supaya di tahun-tahun berikut tidak ada banjir lagi dan saya pastikan tidak akan ada banjir lagi apabila sudah dibuat penyangga air yang dari atas gunung itu.
“Air ini kan dari atas gunung lalu turun. Karena di jalan utama itu tidak ada penyangga air, mau lari kemana, otomatis dia mengalir ke jalan turunlah ke pasar, terminal dan rumah penduduk. itu yang menjadi penyebab banjir. Saya minta dalam waktu dekat sudah dilaksanakan perencanaan untuk pembuatan dranase dan tahun ini BPJN sudah bisa melaksanakan pembuatan dranase tersebut. Karena pasar Airmadidi adalah wajah dari kota Kabupaten Minahasa Utara, ” tutupnya.
Dalam konfirmasi dengan Kepala BPJN Sulut Hendro Satriyo pada senin 12 Agustus 2024 diruang kerjanya, sempat menjelaskan bahwa alasan mereka tidak melaksanakan pembuatan Dranase karena Pemkab Minut yang meminta agar Dranase tersebut mereka yang mengerjakan. “Mereka meminta agar mereka yang akan melakukan pekerjaan. Mereka minta persetujuan saya dan saya sudah tanda tangan, ” pungkas.
Namun, Limpek memberikan apresiasi akhirnya diterima kepala BPJN Sulut untuk membuat Dranase Airmadidi. “Iya, kami akan membuatnya, ” pungkas Satriyo.
Sebagai informasi, sebelumnya, berbagai upaya Pemerintah Daerah dan anggota DPRD Minut Joseph Dengah melakukan permohonan pembuatan drainase tapi tak digubris oleh BPJN Sulut.
Dalam koordinasi Kepala BPJN Sulut Hendro Satriyo kepada Anggota DPRD Joseph Dengah berjanji melakukan pembuatan di objek tersebut pada tahun 2023 dari dana sisa lelang akhir tahun. Tetapi, dari keterangan Kasatker Yanti Luntungan setelah dihubungi media ini pada 6 Desember 2023, disampaikan Luntungan, pembuatan dranase ditunda pada tahun 2024 awal dan akan menjadi anggaran prioritas. Namun, pernyataan BPJN seakan hanya sorga telinga karena tak juga melaksanakan.
Persoalan pembuatan dranase Airmadidi akhirnya terkesan saling lempar bola. Pasalnya, Ketika kembali dikonfirmasi media viralberita.net dalam pertemuan bersama media pada 1 April 2024 di kantor BPJN Sulut, Hendro Satriyo menyampaikan, pembuatan Dranase akan dikerjakan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara bukan lagi BPJN Sulut.
Menurut, Satriyo, Pemkab Minut mengajukan diri membuat Drainase Airmadidi tersebut. “Mereka yang minta, mereka aja yang buat. Hanya meminta persetujuan saya. Jadi, saya setuju, ” ucap Satriyo.
Saat dikonfirmasi kepada Noldy Kilapong yang saat itu menjabat sebagai Kadis PUPR Minut ketika rapat bersama komisi II DPRD Minut menyampaikan, mereka tidak pernah meminta untuk membuat Drainase Airmadidi kepada BPJN Sulut. Yang mereka minta, hanya membantu membuat RABnya bukan pekerjaannya. “Kami koordinasi dengan dorang (mereka) hanya membantu membuat perencanaannya. Supaya torang juga ada kontribusi,”ujar Kilapong.
(Deibby Malongkade)
