DPRD Sulut Gelar Rapat Paripurna Istimewa Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden RI
SULUT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar Rapat Paripurna Dalam Rangka Mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, (RI), Ir. Joko Widodo, dan Penyampaian Laporan Kinerja Lembaga- lembaga Negara bertepatan merayakan Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan RI, di ruang rapat sidang paripurna, Jumat, (16/08/2024) jam 10.00 WITA.
Paripurna dipimpin langsung Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Fransiskus Andi Silangen didampingi Wakil Ketua Victor Mailangkay, Wakil Ketua Raski Mokodompit, Wakil Ketua Billy Lombok, dan dihadiri Gubernur Olly Dondokambey, Wakil Gubernur Steven Kandow bersama Jajaran Pemerintahan Pemprov Sulut dan Forkompinda.
Dalam Pidato Kenegaraannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan terima kasih yang tulus kepada seluruh masyarakat Indonesia yang telah bersama-sama melintasi tantangan dan perubahan guna menggapai kemajuan bersama di masa yang akan datang.
“Sampai saat ini kita telah membangun 366 ribu kilometer jalan desa, 1,9 juta meter jembatan desa, 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilo meter jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, serta 43 bendungan dan 1,1 hektare jaringan irigasi baru,” ungkap Presiden.
Presiden mengatakan bahwa di tahun 2023 negara berhasil menurunkan biaya logistik dari 24% menjadi 14%. Begitu pun dengan daya saing yang meningkat dari peringkat 44 menjadi peringkat 27 di tahun 2024 artinya bangsa Indonesia mampu memperkuat persatuan karena akses yang lebih merata dan berkeadilan.
Lanjut Jokowi, Indonesia bahkan mampu terus menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Bahkan, wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku Utara dengan pertumbuhan ekonomi di atas 20%.
selain itu, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa inflasi terkendali di kisaran 2-3% saat banyaknya negara mengalami kenaikan hingga mencapai 200%. Sama halnya dengan angka kemiskinan ekstrem pada tahun 2024 yang mampu diturunkan menjadi 0,8%. Angka stunting berkurang 21,5% pada tahun 2023, dan tingkat pengangguran yang mampu ditekan hingga 4,8% pada 2024.
“ Rp 361 triliun anggaran Kartu Indonesia Sehat (KIS) selama sepuluh tahun kini telah digunakan untuk membiayai layanan kesehatan lebih dari 92 juta sebagai peserta Jaminan Kesehatan nasional (JKN) per tahun, mulai dari usia dini sampai lansia yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia,” jelas Presiden.
Sepuluh tahun masa jabatannya, Presiden Joko Widodo, melaporkan terkait alokasi anggaran telah mengalokasikan Rp113 triliun anggaran Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai SD-SMA/SMK di seluruh Indonesia, bahkan peningkatkan ekonomi, telah dimanfaatkan Anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp225 triliun kepada sekitar 10 juta keluarga kurang mampu pertahunnya. Tercatat pula, Rp60,3 triliun anggaran Pra Kerja selama lima tahun telah dimanfaatkan untuk menambah keahlian 18,8 juta pekerja di Indonesia.
” Ini adalah pembangunan yang kita cita-citakan bersama. Pembangunan yang menyentuh semua lapisan masyarakat. Pembangunan yang memberi dampak bagi seluruh rakyat di Indonesia.” pungkas Presiden Jokowi, sapaan akrab.
Rapat Paripurna Istimewa di akhiri dengan Penandatanganan RAPBN Tahun 2025 oleh Presiden Jokowi dan Ketua DPRD RI Puan Maharani. (Advetorial)
