Nasional

Terjadi Penyalahgunaan Mandat, Perkumpulan Permesta Tidak Ada Dualisme

"Beking Picah Gampang, Mempersatukan Perlu Perjuangan"

Manado, viralberita.net — Issu adanya dualisme kepemimpinan Perkumpulan Perjuangan Rakyat Semesta (Permesta) dibantah. Perkumpulan keturunan Permesta dan simpatisan Permesta yang ada di seluruh Nusantara hanya dalam pimpinan Anggelica Tengker.

Dari penjelasan Dr Drs Joppie JA Rory, SH. MH, pada 3 Oktober 2024, Ketua Umum DPP Permesta Anggelica Tengker memberikan mandat kepada 5 orang pengurus Permesta untuk melaksanakan pembentukan DPD Permesta Sulawesi Utara (Sulut) yakni Joppie Rori (Koordinator), Rommel Pelealu, Renata Ticonuwu, Taufik Tumbelaka dan Jhonson Wulur.

“Sejak diberikan mandat, kami berlima yang diberi mandat belum melakukan pertemuan. Saya usulkan agar pertemuan dilakukan usai momen Pilkada karena Permesta adalah organisasi independen yang tidak boleh terafiliasi oleh politik. Tiba-tiba, saya mendengar ada pertemuan informal tanpa sepengetahuan dan koordinasi dengan saya sebagai koordinator yang dilakukan oleh Renata Ticonuwu, Rommel Pelealu dan Taufik Tumbelaka. Dari informasi, pertemuan diundang oleh Boyke Rompas yang sama sekali belum masuk dalam perkumpulan Permesta. Diduga kuat pertemuan tersebut akan melakukan kudeta untuk membentuk DPD Permesta Sulut dan Boyke Rompas diusulkan oleh ketiga pemegang mandat tersebut untuk menjabat sebagai ketua DPD Permesta Sulut, “jelas Rori.

Disampaikan Rori, dirinya tidak keberatan siapapun yang nanti diusulkan untuk menjadi pimpinan DPD Permesta Sulut tetapi harus sesuai dengan mekanisme dan aturan organisasi. “Saya sama sekali bukan menentang usulan mereka. Saya mendukung siapapun yang diusulkan apalagi pak Boy Rompas adalah sahabat saya, untuk menjadi Ketua DPD Permesta Sulut, tapi ada mekanisme organisasi yang harus kita patuhi. Saya tidak perna diundang atau setidaknya koordinasi dengan saya sebagai koordinator dan pak Jhonson Wulur yang diberikan mandat tersebut. Keputusan Boy Rompas untuk menjadi ketua DPD Permesta Sulut hanya putusan sepihak dari 3 pemegang Mandat dan pertemuan tersebut inisiasi dari mereka bertiga, ” ucapnya.

Lanjut dia, memutuskan sesuatu dalam organisasi itu harus dilakukan secara resmi ada agenda dan mengundang semua jajaran atau pengurus serta ada notulen dan berita acaranya bukan hanya kumpul-kumpul pembicaraan seperti di rumah kopi.

“Organisasi itu terdiri dari banyak kepala yang tidak semuanya satu pemikiran. Jika ada hal yang bertentangan, Mari kita duduk bersama dan mencari solusi bukan keluar dan membuat tandingan. Seluruh organisasi apapun kalau seperti itu, tidak akan bertahan, ” tuturnya.

Dikatakan, keputusan yang diambil pemegang mandat harus atas persetujuan bersama bukan di voting.

Sementara, Wakil Sekretaris DPP Permesta Frangky Marthin menyampaikan, Perkumpulan Permesta tidak ada perpecahan atau dualisme. Hanya dalam pimpinan Ketua Umum Anggelica Tengker. Logo Permesta hanya satu. Jika ada organisasi yang memakai nama Permesta, itu organisasi baru bukan dualisme kepemimpinan. Dan sampai saat ini, organisasi lain yang memakai nama Permesta diperkirakan belum ada yang berbadan hukum resmi, hanya Perkumpulan Permesta dalam Pimpinan Anggelica Tengker.

“Permesta tidak ada tandingan atau dualisme. Perkumpulan Permesta hanya di bawah Ketua Umum Angelica tengker. Kalau ada organisasi lain membawa nama Permesta, itu organisasi baru yang didirikan tidak ada hubungannya dengan perkumpulan Permesta yang berdiri pada tahun 2016,”tegas Marthin.

Ditekankannya, mandat yang diberikan, untuk pembentukan DPP Permesta Sulut bukan untuk mendirikan Organisasi Permesta yang baru.

“Oleh karena terjadi penyalahgunaan Mandat, maka Ketua Umum Anggelica Tengker telah mencabut Mandat dari  kelima orang tersebut, ” tandasnya.

 

(Deibby Malongkade)

Related Articles

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button