Begini Jam Kerja ASN Minahasa Utara Selama Bulan Ramadhan 1446 Hijriah

Minut, viralberita.net — Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara umumkan jam kerja Aparat Sipil Negara (PNS) selama bulan suci Ramadhan tahun 2025.
Berdasarkan Surat Edaran Bupati Minahasa Utara nomor 480/Sekre/II/2025 tentang jam kerja Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1446 H di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara, Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara adalah sebagai berikut:
a. Bagi Perangkat Daerah yang jam kerjanya:
1) Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul: 08:00 – 16:00 WITA
2) Hari Jumat Pukul: 07:00-12:30 WITA
Dilakukan penyesuaian jam kerjanya sehingga menjadi:
1) Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul: 08:00 – 15:00 WITA
2) Hari Jumat Pukul: 07:00-11:30 WITA
b. Bagi Perangkat Daerah yang jam kerjanya:
1) Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul: 08:00 – 17:00 WITA
2) Hari Jumat Pukul: 07:00-13:30 WITA
Dilakukan Penyesuaian jam kerjanya sehingga menjadi:
1) Hari Senin sampai dengan Kamis Pukul: 08:00 – 16:00 WITA
2) Hari Jumat Pukul: 07:00-12:30 WITA
c. Jumlah jam kerja efektif Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara selama bulan Ramadhan 1446 Hijriah memenuhi 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.
d. Bagi Perangkat Daerah/Unit Kerja yang memberlakukan hari kerja dengan sistem shift (pagi/siang/sore/malam) yang bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat yang mencakup kepentingan masyarakat luas, pengaturan jam kerjanya dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja masing-masing.
e. Kepala Perangkat Daerah wajib memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1446 Hijriah di masing-masing Perangkat Daerahnya tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran pelayanan publik. (*)