SULUT – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM bersama Biro Administrasi Pimpinan Setda, Rabu (22/06/22) di ruang rapat Komisi I DPRD Sulut.
Rapat dibuka Ketua Komisi I Raski Mokodompit, didampingi Wakil Ketua Braien Waworuntu, Sekretaris Hendry Walukouw, dan
Anggota Melky Jakhin Pangemanan (MJP), Fabian Kaloh dan Idrus Hilman.
RDP ini terkait pengenalan serta evaluasi, perencanaan program yang di lakukan Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Sulut.
Dalam RDP tersebut personil Komisi I DPRD Sulut Melky Jakhin Pangemanan (MJP) mendorong Biro Administrasi Pimpinan membuat terobosan dalam hal membangun komunikasi pimpinan lewat platform digital.
“Kepala Biro selektif dalam rangka memberikan suatu pelayanan yang prima pada pimpinan. Maka penyiapan materi bukan hanya sebatas pada menyiapkan materi sambutan pimpinan semata saja tapi mendorong melakukan terobosan atau lompatan bagaimana membangun komunikasi lewat platform social media,” kata MJP.
Politisi PSI ini juga menambahkan, hal ini perlu agar massage dari seorang kepala daerah kepada publik dapat tersampaikan dengan baik.
“Yang paling mutakhir itu adalah penyampaian lewat medsos. Dalam berbagai lembaga survey yang kredibel komunikasi antara penjabat publik dengan konstituen dalam hal ini grass root itu lebih efektif suatu program dan kebijakan yang disampaikan walaupun ada klasifikasi usia,” tegasnya.
Sementara itu Kepala Biro Adpim Abdullah Mokoginta mengatakan fungsi penyampaian informasi berada pada dinas komunikasi dan informasi daerah.
“Fungsi Humas itu tidak ada di kami tapi ada di Kominfo, saya sudah mengajukan transaksi dan memang perlu kami kaji kembali, sementara ada kebijakan di pemda semua aplikasi baik menyangkut untuk informasi-informasi maupun pelayanan publik itu semua bermuara di kominfo.”ungkap Mokoginta.
(Olvie)
