SULUT – Langkah staf Presiden Moeldoko untuk mencoba kembali mengambil alih partai Demokrat, Pasca KLB yang dinilai ilegal dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK) sebagai upaya terakhir menguji Putusan Kasasi MA No.487 K/TUN /2022 mendapatkan perlawanan keras dari pengurus dan pimpinan Partai Demokrat yang dipimpin Agus Harimurti Yudhoyono, baik di tingkat pusat hingga kabupaten /kota. Bahkan langkah cepat langsung dilakukan dengan menggelar Commanders Call atau apel Pimpinan yang diikuti 38 ketua DPD, 514 Ketua DPC serta 1800 anggota DPRD termasuk di Sulawesi Utara yang dilaksanakan di Teterusan Mapanget.
Demokrat Sulut sampaikan aspirasi di PT Manado. Sejumlah petinggi partai Demokrat hadir dan memimpin langsung pertemuan dengan 15 pengurus demokrat ditingkat kab/kota.
Setelah Apel pimpinan, ratusan massa yang dipimpin langsung Sekretaris Demokrat Billy Lombok, SH.MAP bergerak membawah 3 aspirasi utama untuk disampaikan di PT Sulut, PTUN dan Kementrian Hukum dan HAM, Senin (3/04/2023).
Dikementrian Hukum dan Ham mereka diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara Ronald Lumbuun didampingi Kepala Divisi Administrasi Jhon Batara, Kepala Divisi Pemasyarakatan Putu Murdiana, dan Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Rudy Hendra Pakpahan menerima Kunjungan kerja Pengurus Daerah Partai Demokrat Sulawesi Utara.
Dalam kesempatan kali ini Pengurus Daerah Partai Demokrat diwakili oleh Billy Lombok selaku Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara, menjelaskan Kehadiran Perwakilan Demokrat di Kemenkumham Sulut ini tentunya untuk bisa mendapatkan perlindungan hukum terkait dengan hasil kongres Partai Demokrat. Tandas Lombok, Demokrat berada pada posisi yang benar, pengalaman empirik menujukkan sudah 16 kali pengadilan memenangkan partai demokrat atas gugatan hukum KSP Moeldoko dkk.
Selain itu, Demokrat juga memohon agar Kemenkumham Sulut dapat berperan aktif dalam penanganan TKI dari Sulut yang tersangkut masalah hukum. “Kehadiran Kader Partai Demokrat di Kanwil Kemenkumham ini serentak dilakukan di Seluruh Indonesia, Baik dari DPC, DPD dan DPP tentunya ini bentuk gerak bersama dan dukungan penuh kepada kepemimpinan Pak Ketum AHY, ucap Billy Lombok Wakil Ketua DPRD Sulut ini.
Sementara itu, Kanwil Kemenkumham Sulut sebelumnya sudah beberapa kali menerima dan menindaklanjuti permintaan dari Partai Demokrat Sulawesi Utara baik yang menyangkut dengan Perlindungan Hukum baik untuk Partai juga untuk WNI yang terjerat masalah hukum di Luar Negeri.
“Kemenkumham tidak ikut berkomentar terkait isu konflik internal Partai namun tetap akan memberikan treatment dan terbuka untuk siapapun. Selain itu, terkait dengan WNI yang bermasalah di Luar Negeri sudah termonitor datanya dan dalam segi Keimigrasian kami pastikan sudah clear” Pungkas Ronald.
Turut hadir bersama Direktur Eksekutif DPD PD Sulut David Runtuwarouw, Ketua Fraksi DPRD Sulut Hendry Walukow, Ketua DPC Mitra Katherine Mokodaser, Ketua DPC Minahasa Daily Watulingas, dan Ketua DPC Bolmong Bambang Dwidjadmiko. (*/Olvie)
