Fraksi Keadilan Indonesia Raya Soroti Politisasi Bansos dan Netralitas ASN di Paripurna DPRD, Bupati Roso: ASN Harus Netral
Foto Ketua Fraksi Keadilan Indonesia Raya Fateh Amar Kosoloy saat menyampaikan PA Fraksi.
Mitra, viralberita.net-Ketua Fraksi Keadilan Indonesia Raya (KIR) Fateh Amar Kosoloy usai menyampaikan pandangan akhir fraksi dalam rapat Paripurna DPRD untuk pengesahan Ranperda tentang kawasan tanpa rokok, pada Kamis (21/12/2023) yang bertempat di Ruang Paripurna DPRD.
“Mohon ijin pimpinan, diakhir pandangan akhir fraksi ini, saya mengkonfirmasikan ke Pak bupati. Bahwa memasuki penghujung pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024, ada gerakan secara terstruktur, sistematis dan masif yang diduga dilakukan oleh oknum ASN dan kepala dinas, dilingkungan pemerintah kabupaten Minahasa Tenggara, diarahkan untuk memilih salah satu partai politik peserta Pemilu tahun 2024,” cetus sekretaris Gerindra Mitra itu.
“Dalam kesempatan yang mulai ini, saya meminta untuk serius dalam menjaga netralitas ASN di Pemilu 2024 ini,” warningnya.
Selain itu, kepada media Ia juga menyoroti politisasi bantuan sosial kepada masyarakat.
“Ada oknum-oknum hukum tua secara jelas dan tegas, tidak segan-segan mengeluarkan masyarakat dari daftar nama penerima Bansos jika tidak memilih partai dan caleg yang mereka arahkan. Inikan tendensius, masa hak masyarakat mau dikapitalisasi,” tegasnya.
Untuk itu dia meminta bupati menertibkan oknum-oknum hukum tua seperti itu. Karena tidak mencerminkan pemimpin yang baik di desa.
“Kalau bupati tidak menertibkan oknum-oknum itu, saya menduga bahwa bupati ikut terlibat dalam hal instruksi dan intervensi untuk mengarahkan memilih partai dan Caleg tertentu. Jika demikian, kita serahkan ke penyelenggara pemilu dalam hal ini Bawaslu Mitra,” cetus anggota DPRD mitra termuda itu.
Ditempat yang sama, Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) Ronald Sorongan langsung menanggapi pernyataan ketua fraksi keadilan Indonesia raya itu. Ada pertanyaan tentang gerakan-gerakan masif dari ASN dan kepala-kepala dinas.
“Untuk itu saya sebagai bupati, sebagai penanggung jawab seluruh ASN yang ada di Minahasa Tenggara ini. jika ada ASN yang tidak netral, silahkan dilapor sesuai ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Karena memang ASN itu harus netral.
Bupati mengaku, sudah menyampaikan dan mengingatkan ke seluruh ASN terkait netralitas.
“Saya sudah sampaikan, terutama dari pimpinan sampai stafnya tolong diawasi jangan pilih-pilih kasih,” jawab Roso panggilan singkat Pj Bupati Mitra itu.
“Saya juga telah menginformasikan di grup watsapp esalon ll, bahwa seluruh kegiatan kepala dinas, camat, lurah dan hukum tua jangan ada kegiatan, kalau tidak ada surat resmi dari bupati. Jangan sampai hal-hal seperti itu terjadi kemudian bupati yang disalahkan, sementara bupati tidak tau persoalannya. Jadi dalam kesempatan ini, saya memperingati untuk semua ASN,” ungkapnya.
Saat ditanyai soal politisasi Bansos yang dilakukan oleh oknum-oknum hukum tua, dirinya enggan berkomentar banyak.
“Kalau politisasi bantuan sosial apa dia punya masalah. Saya juga belum paham ini, politisasi ini. Saya datang sudah dipenghujung tahun, jadi saya minta ijin, saya pelajari dulu baru saya tanggapi,” ujar bupati kepada sejumlah. (xxx)
