SULUT – Rapat dengar Pendapat (RDP) Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dengan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Bappenda) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) di ruang rapat Komisi II, Senin (1/7/2024).
RDP Bappenda dan BKAD bahas terkait evaluasi capaian kinerja selang bulan Januari sampai dengan Juni tahun 2024.
Ketua Komisi II Sandra Rondonuwu (Saron) Pimpin RDP, didampingi Wakil Ketua Inggried Sondakh, dan Sekretaris Nick Lomban. Turut hadir Anggota Komisi II Farry Liwe, Jems Tuuk, dan Husein Tuahuns.
Di awal RDP, Sandra Rondonuwu menjelaskan tujuan dilaksanakan RDP bersama Bappenda digabung dengan BKAD.
“Karena hal ini mempunyai keterkaitan yang sangat erat sehingga kita bisa secara umum dapat melihat tentang pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran yang dilaksanakan dari bulan Januari sampai Juni ini,” ujar Saron.
Sementara itu, Sekretaris Komisi II Nick Lomban menyinggung soal pajak dan retribusi.
“Saya ingin mengingatkan bahwa pajak kita garis depan dalam kita mendapatkan potensi pada pendapatan pajak itu adalah teman-teman di Samsat,” ucapnya.
Ketua Fraksi Partai NasDem DPRD Sulut ini pun menceritakan kondisi Samsat saat Komisi II turun lapangan.
“Hasil kunjungan Komisi II di Samsat, bahwa memang berjalan cukup baik, tapi ada beberapa keluhan terkait dengan kelengkapan penunjang dalam melakukan kegiatan misalnya alat-alat pendukung. Itu kami temukan salah satunya di Kotamobagu,” ungkap Nick.
Untuk meningkatkan potensi pajak, ia mendorong perlu penambahan alat pendukung seperti mobil dan lain sebagainya.
“Saya tidak tahu ini berlaku juga seluruh Samsat yang ada, tapi ini patut diingatkan karena kita punya target semakin hari semakin tinggi. Jadi itu perlu dilengkapi teman-teman di Samsat,” kata Lomban
Hadir langsung dalam RDP Kepala Bapenda Sulut June Silangen dan Kepala BKAD Clay Dondokambey bersama jajaran masing-masing instansi. (*/olvie)
