Metode Penilaian BPK Berubah, Bupati Joune Ganda Optimis Minahasa Utara Hatrick WTP
Manado, viralberita.net — Bupati Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memberikan Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun (TA) 2024 di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Provinsi Sulawesi Utara jalan 17 Agustus Teling Manado, Kamis 27 Maret 2025.
Penyampaian LKPP di hadiri Gubernur Sulawesi Utara Mayjen TNI (Pur) Yulius Selvanus dan Wakil Gubernur Dr Victor Mailangkay, Kepala BPK RI Provinsi Sulut dan Kepala daerah se-Provinsi Sulut.
Bupati Minahasa Utara (Minut) Joune JE Ganda, SE. MAP. MM. MSi di dampingi Sekertaris Daerah Ir Novly Wowiling, MSi kepada media menyampaikan, Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara telah memberikan penyampaian LPPD tepat waktu, dan selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan detail oleh BPK yang saat ini sementara berjalan. Kita harapkan target dari pemerintah Kabupaten Minahasa Utara seperti biasa kami sudah hattrick WTP.
“Kita berharap laporan LKPJ tahun 2024 target dari Kabupaten Minahasa Utara kita juga akan raih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) . Saya telah instruksikan kepada seluruh seluruh OPD untuk memberikan LKPD laporan dan data-data yang lengkap,” ucapnya.
Dari keterangan Bupati, pihak BPK juga mengapresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dengan menyampaikan sangat kooperatif.
“Karena ini yang penting bagi kita, dimana ini sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kita untuk mempertanggungjawabkan penggunaan keuangan di daerah Kabupaten Minahasa Utara, ” tuturnya.
Dikatakam Joune, sejauh ini untuk metode penilaian tidak banyak yang berubah, tetapi yang jauh lebih penting adalah sekarang pemanfaatan yang akan dinilai oleh BPK itu adalah penggunaan keuangan yang memberikan dampak.
“Jadi bukan hanya sekedar pelaporan tetapi juga masuk kepada Apakah ini memberikan dampak kepada masyarakat atau tidak. jadi ini sudah ada upgrade. Ada peningkatan dari kualitas pemeriksaan Jadi bukan hanya sekedar uang Ini dianggarkan, tetapi untuk apa ? apakah ini memberikan dampak positif kepada masyarakat. Nah, itu juga akan menjadi bagian dari penilaian BPK. Tidak hanya sekedar kecocokan antara perencanaan dan pelaksanaan tetapi juga memberikan dampak kepada masyarakat asas manfaat,” jelasnya.
Dari keterangan nya, ada poin-poin yang di rekomendasi oleh BPK yang harus ditindaklanjuti. “Ada masukan-maaukan yang disarankan BPK yang perlu diskusi bersama lebih jauh dan ada yang langsung segera ditindaklanjuti.
Penulis: Deibby Malongkade
